logo mahkamah agung website ramah difable

PENGUMUMAN SELEKSI PETUGAS LAYANAN POSBAKUM

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun anggaran 2018 akan menerima 1 (satu) Lembaga Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2018, dengan ini mengundang kepada lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan lembaga konsultasi dan bantuan hukum Perguruan Tinggi, untuk mendaftar sebagai Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Tahun 2018 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut :
Read More...

MARI – Supreme Judicial Council Kuwait Tandatangani Letter of Intend Kerja Sama Bidang Peradilan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), Prof. Dr. H. Muhamad Hatta Ali, S.H., M.H. mengadakan kunjungan kerja ke Kuwait pada 9-11 Desember 2017. Kunjungan yang diinisiasi oleh MA RI dan Supreme Judicial Council of The State of Kuwait (SJC Kuwait) ini dimaksudkan untuk membangun kerangka kerja sama di bidang hukum dan peradilan khususnya dalam hal capacity building dan pembinaan profesionalisme aparat peradilan kedua belah pihak. Program utama Ketua MA RI selama tiga hari di Kuwait mencakup pertemuan dengan Chief Justice SJC Kuwait, Y.M. Yousef Jasem Al-Mutawa, Minister of Justice, Y.M. Dr. Faleh Abdullah Al-Azab dan Director of Kuwait Institute for Judicial and Legal Studies, (KIJLS) Mr. Owaid Al-Thuwaimar.
Read More...

Pelantikan Hakim Baru di Kantor PAJP

Bismillahirrahmanirrahim. Bertempat di ruang aula Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Kamis (07/09/2017), telah dilaksanakan acara pelantikan Panitera Pengganti dan Hakim dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Read More...

Pelantikan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pusat

Acara yang dimulai tempat pada pukul 11.15 WIB dihadiri oleh Ketua PA Jakarta Pusat, Wakil Ketua PA Jakarta Pusat, Panitera PA Jakarta Pusat, Sekretaris PA Jakarta Pusat Ketua PA Jakarta Utara, Panitera PA Jakarta Utara Sekretaris PA Jakarta Utara, pejabat yang akan dilantik, rombongan pengantar PA Jakarta Utara, pejabat struktural dan fungsional PA Jakarta Pusat serta peserta undangan lainnya.
Read More...
responsive slideshow joomla


Monday, 27 November 2017 02:32
PENGUMUMAN SELEKSI PETUGAS LAYANAN POSBAKUM
  PENGUMUMAN SELEKSI PETUGAS LAYANAN POSBAKUM Nomor : W9-A1/5601/HK.05/11/2017   Berdasarkan ama... Read more
Monday, 30 October 2017 04:49
Pelantikan PP
Bismillahirrahmanirrahim.           Bertempat di ruang aula Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Senin (... Read more
Friday, 08 September 2017 08:28
Pelantikan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Pusat
Acara yang dimulai tempat pada pukul 11.15 WIB dihadiri oleh Ketua PA Jakarta Pusat, Wakil Ketua PA ... Read more

Prosedur Pengaduan Perkara Perkara


MARIMEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Jakarta Pusat kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Lebih Lanjut

Statistik Pengaduan


MARI

STATISTIK PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

NO
JENIS PENGADUAN
JUMLAH
KETERANGAN
1.
Pelayanan tidak memuaskan
3
-
2.
Perilaku Hakim / Pegawai
Nihil
-
3.
Perbuatan tidak menyenangkan
Nihil
-
4.
Lain - Lain
2
-


Lebih Lanjut

Sanksi Disiplin


MARIBerdasarkan Memorandum dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 64/BP/KP.02.2/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011, perihal Melaksanakan disposisi Bapak Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI,dengan ini kami sampaikan data pejabat peradilan yang dikenai hukuman disiplin Periode Januari 2016 s/d Juni 2016. Berikut ini kami sampaikan lampirannya (Ind/Irn).

Lebih Lanjut

Pengaduan Online


MARIPengaduan Online Perkara.

Lebih Lanjut



Free Joomla Tabs Component

 

Kuwait l badilag.mahkamahagung.go.id (10/12)

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), Prof. Dr. H. Muhamad Hatta Ali, S.H., M.H. mengadakan kunjungan kerja ke Kuwait pada 9-11 Desember 2017. Kunjungan yang diinisiasi oleh MA RI dan Supreme Judicial Council of The State of Kuwait (SJC Kuwait) ini dimaksudkan untuk membangun kerangka kerja sama di bidang hukum dan peradilan khususnya dalam hal capacity building dan pembinaan profesionalisme aparat peradilan kedua belah pihak. Program utama Ketua MA RI selama tiga hari di Kuwait mencakup pertemuan dengan Chief Justice SJC Kuwait, Y.M. Yousef Jasem Al-Mutawa, Minister of Justice, Y.M. Dr. Faleh Abdullah Al-Azab dan Director of Kuwait Institute for Judicial and Legal Studies, (KIJLS) Mr. Owaid Al-Thuwaimar.

Turut hadir dalam kunjungan Ketua MA RI tersebut sejumlah pejabat di lingkungan MA RI, antara lain Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag MA RI, Dr. H. Fauzan Jahuri Muri, SH., MH., MM., Hakim Pengadilan Agama Cibinong Kelas I A, Dr. H. Nasich Salam Suharto, LC., LL.M, Hakim Yustisial/Asisten Ketua Mahkamah Agung RI, Faisal Akbaruddin Taqwa, SH., LLM dan Kabag Keuangan Ditjen Badilag MA RI, Arief Gunawan Syah, SH., MH.

Pada sesi join meeting tingkat Ketua mahkamah Agung kedua negara, Ketua MA RI dan Chief Justice SJC Kuwait telah menyepakati dan menandatangani rumusan letter of Intend (LoI) atau pernyataan kehendak kerjasama di bidang peradilan dua negara. "Penandatangan LoI ini merupakan anak tangga pertama menuju kesepakatan yang lebih tekhnis berupa memorandum 0f understanding (MoU) atau nota kesepahaman". "Diharapkan setelah penandatanganan ini dapat ditindaklanjuti dengan pembahasan tim tekhnis peradilan dari dua negara dalam rangka menyamakan persepsi lebih lanjut menuju terwujudnya Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman di bidang peradilan", ungkap Ketua MA RI disela-sela pertemuan dengan diaspora Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait.

Dari sisi substansi LoI, Kedua belah pihak menyepakati perlunya membangun kerangka kerjasama strategis peradilan meliputi beberapa bidang antara lain pendidikan dan pelatihan hukum & peradilan, pembinaan profesionalisme hakim, studi banding, penelitian atau riset di bidang hukum dan peradilan, pertukaran kunjungan pada event-event keilmuan dan lokakarya, pertukaran informasi terutama dalam penerapan dan pengembangan hukum berbasis syariah di kedua negara, bidang-bidang lain sesuai dengan kepentingan bersama yang disepakati oleh para pihak.

"Kami sangat senang dan bangga atas kunjungan Ketua MA RI, Y.M. Prof. Dr. H. Muhamad Hatta Ali, S.H., M.H. ke Kota Kuwait, insyaAllah ini akan menjadi langkah awal yang sangat baik bagi terjalinnya hubungan kerjasama dua lembaga peradilan Indonesia dan Kuwait, mengingat banyaknya kesamaan pada sistem peradilan di ke dua negara", ungkap Chief Justice SJC Kuwait yang juga merangkap sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Kuwait di sela-sela pertemuan dengan delegasi MA RI.

"Indonesia dan Kuwait memiliki hubungan bilateral yang baik sejak lama khususnya sejak adanya hubungan diplomatik secara resmi pada tahun 1968 dan berdirinya Kedutaan Besar RI di kuwait pada tahun 1976. Kedua negara memiliki modalitas yang kuat untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk hukum dan peradilan. Terlebih lagi, konstitusi kedua negara sama-sama menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen dan tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional para pencari keadilan" tegas Ketua MA RI menyambut pernyataan Ketua SJC Kuwait tersebut. Selain untuk mengisi persahabatan kedua negara, Ketua MA juga mengangkat pentingnya kerja sama internasional bagi pembinaan profesi dan pembangunan kapasitas hakim.

Atas nama Pemerintah Kuwait, Minister of Justice menyampaikan apresiasi atas hubungan baik Kuwait-Indonesia selama ini. Rencana kerja sama yang akan dijalin di antara kedua lembaga peradilan akan memperkuat profil hubungan bilateral. Selain itu, Menteri Al-Azab menegaskan upaya peningkatan profesionalitas hakim adalah suatu keniscayaan mengingat masyarakat sangat bergantung kepada pengadilan sebagai benteng terakhir penegakan hukum. Kami mendorong kerjasama peradilan Indonesia-Kuwait dapat segera diwujudkan dengan harapan semoga dapat berdampak positif bagi kedua negara" ungkap Menteri Al-Azab di ruang kerjanya.

Secara khusus Ketua MA RI dan delegasi diterima oleh Emir Negara Kuwait (Raja Kuwait-Red), Emir Sabah Ahmed Al Jaber As Sabah di istana negara. Emir Kuwait memastikan mendukung upaya kerjasama antara dua lembaga peradilan di kedua negara dan menyatakan tidak ada satu hal apapun yang menghalangi terwujudnya kerjasama dimaksud. "Kami atas nama pemerintahan dan rakyat kuwait sangat siap untuk mewujudkan kerjasama peradilan yang sedang dirintis dan tidak ada hal apapun yang menjadi penghalang demi terwujudnya kerja sama tersebut" ungkap Emir Kuwait dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Ketua SCJ Kuwait dan sejumlah elit pemerintahan Kuwait.

Sebagai informasi, RI dan Kuwait membina hubungan bilateral yang baik sejak pembukaan hubungan diplomatik pada 28 Februari 1968. Selain itu, kedua negara juga memiliki potensi kerja sama yang luas karena memiliki kesamaan prioritas agenda nasional. Beberapa di antaranya adalah pembangunan infrastruktur, reformasi perekonomian dan peningkatan peran di kawasan dan dunia, khususnya melalui diplomasi bantuan kemanusiaan.

Sesuai konstitusi, Kuwait menjadikan syariah sebagai sumber hukum yang mengatur hubungan antar-masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi. Sementara perekonomian Kuwait sendiri digerakkan oleh investasi ke luar negeri dan jasa keuangan, selain tentunya sektor minyak. Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF) yang dirilis bulan Oktober 2017 Kuwait menduduki posisi sepuluh besar negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita: US$ 69.670 atau setara Rp 942,4 juta.

Hal ini menjadi pertimbangan Indonesia untuk menjalin kerja sama pengembangan SDM hakim yang mumpuni dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang mengedepankan transparansi, keadilan dan good governance. (Kuwait-NS)

Dari hasil uji coba selama satu bulan, yang sebelumnya didahului dengan resosialisasi penyelesaian perkara sesuai Pola Bindalmin oleh karena masih ada sebagian dari petugas Meja I, Meja II, dan Meja III, serta pejabat kepaniteraan dan kejurusitaan lainnya yang belum paham dengan Pola Bindalmin, ternyata semangat untuk kembali menertibkan penggunaan instrument sejak penerimaan sampai dengan penyelesaian perkara terlihat ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan perkara. Selama ini yang lebih mendapat perhatian adalah penyelesaian perkara melalui SIADPA yang berbasis IT, sedangkan berbagai macam istrumen perkara kurang mendapat perhatian sehingga berakibat

Read more: Berita testing MA


PENCARIAN

AGENDA KEGIATAN

18 Aug 17

Hut Mahkamah Agung RI ke 72 Th

 

07 Sept 17

Pelantikan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat

 

07 Sept 17

Pelantikan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat

VIDEO PERADILAN

Sambutan Direktur Jenderal Badilag


Pelayanan Online


LINK PERADILAN

KANTOR PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT


Jl. Rawasari Selatan No.51
Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih
Jakarta Pusat - 10570
Telp : 021-42802193, 42802210, 42802315
Fax : 021-42802307
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.