logo mahkamah agung website ramah difable

PENGUMUMAN SELEKSI PETUGAS LAYANAN POSBAKUM

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun anggaran 2018 akan menerima 1 (satu) Lembaga Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2018, dengan ini mengundang kepada lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan lembaga konsultasi dan bantuan hukum Perguruan Tinggi, untuk mendaftar sebagai Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Tahun 2018 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut :
Read More...

MARI – Supreme Judicial Council Kuwait Tandatangani Letter of Intend Kerja Sama Bidang Peradilan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), Prof. Dr. H. Muhamad Hatta Ali, S.H., M.H. mengadakan kunjungan kerja ke Kuwait pada 9-11 Desember 2017. Kunjungan yang diinisiasi oleh MA RI dan Supreme Judicial Council of The State of Kuwait (SJC Kuwait) ini dimaksudkan untuk membangun kerangka kerja sama di bidang hukum dan peradilan khususnya dalam hal capacity building dan pembinaan profesionalisme aparat peradilan kedua belah pihak. Program utama Ketua MA RI selama tiga hari di Kuwait mencakup pertemuan dengan Chief Justice SJC Kuwait, Y.M. Yousef Jasem Al-Mutawa, Minister of Justice, Y.M. Dr. Faleh Abdullah Al-Azab dan Director of Kuwait Institute for Judicial and Legal Studies, (KIJLS) Mr. Owaid Al-Thuwaimar.
Read More...

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Posbakum PAJP TA 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Petugas Layanan Posbakum Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2018
Read More...

Pengumuman Hasil Seleksi Petugas Layanan Posbakum

Pengumuman Hasil Seleksi Petugas Layanan Posbakum Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2018
Read More...


KHUSUS

1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan.
2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengadaannya.
4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon.
5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
2. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
3. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.
4. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).
5. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

 

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan  salinannya  kepada  Pemohon.
2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak.
7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima.
8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau  butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima.
11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13 dapat diperpanjang selama 3 (tiga) hari kerja.
15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

 

HAK-HAK PENCARI KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

  • Berhak memperoleh Bantuan Hukum;
  • Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan;
  • Berhak segera diadili oleh pengadilan;
  • Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan;
  • Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya;
  • Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim;
  • Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia;
  • Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri;
  • Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
  • Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan;
  • Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan;
  • Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang;
  • Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum;
  • Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya;
  • Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya;
  • Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum;
  • Berhak menghubungi/menerima kunjungan rohaniawan;
  • Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya;
  • Berhak segera menerima atau menolak putusan;
  • Berhak minta banding atas putusan pengadilan dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat;
  • Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang;
  • Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang;
  • Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.


HAK-HAK PENCARI KEADILAN DALAM PROSES PERADILAN

  • Meminta bantuan ahli hukum untuk jadi kuasa hukum;
  • Suara, baik untuk menuntut atau untuk membela, bagi penggugat hak mengajukan gugat, replik, rereplik jika perlu dan bagi tergugat hak jawab, duplik dan reduplik jika perlu;
  • Mengajukan alat-alat bukti;
  • Mendengar pembacaan putusan atau melalui pemberitahuan;
  • Upaya hukum baik verzet, banding, kasasi maupun PK.


HAK-HAK MASYARAKAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
Masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan, sebagaimana pasal 2 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia n
omor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang meliputi:

  • Informasi tertentu mengenai perkara;
  • Informasi tertentu mengenai kegiatan pengawasan internal terhadap hakim dan pegawai pengadilan;
  • Informasi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan pengadilan;
  • Informasi mengenai jumlah serta tanda bukti pengeluaran atau penggunaan uang perkara bagi pihak-pihak yang berperkara;
  • Informasi yang selama ini sudah diakses melalui publikasi pengadilan.

Penjelasan mengenai kriteria informasi-informasi ini diatur secara rinci dalam Bab IV dari surat keputusan tersebut di atas.

MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Jakarta Pusat kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat

A.   Secara lisan

1.    Melalui telepon (021) 42802193, 42802210, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB

2.    Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

B.   Secara tertulis.

1.    Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini

2.    Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan cara diantar langsung,

3.    dikirim melalui facsimile (021) 42802307, atau melalui pos ke alamat kantor di Jl. Rawasari Selatan No. 51, Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat

4.    Melalui e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., atau website Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan klik tautan ini : http://www.pa-jakartapusat.go.id

5.    Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen

6.    pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat

1.     Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis

2.     Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prodesur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.

3.     Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis

4.    Pengadilan Agama Jakarta Pusat hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.