logo mahkamah agung website ramah difable

PENGUMUMAN SELEKSI PETUGAS LAYANAN POSBAKUM

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun anggaran 2018 akan menerima 1 (satu) Lembaga Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2018, dengan ini mengundang kepada lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan lembaga konsultasi dan bantuan hukum Perguruan Tinggi, untuk mendaftar sebagai Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Tahun 2018 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut :
Read More...

Peringatan HUT Mahkamah Agung RI Ke 72 TH

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Drs.H.Moch.Sukkri,SH.,MH.beserta Panitera dan Sekretaris, para Kasub.Bag. Panitera Pengganti dan JSP Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengikuti upacara Peringatan HUT Mahkamah Agung RI ke 72 pada hari Sabtu, 19 Agustus 2017. Upacara diselenggarakan di Agrowisata Gunung Mas, Jawa Barat yang mengusung tema “Dengan Badan dan Jiwa yang Sehat, Kita Wujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dengan harapan dapat meningkatkan semangat jiwa dan raga aparat peradilan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
Read More...

Pelantikan Hakim Baru di Kantor PAJP

Bismillahirrahmanirrahim. Bertempat di ruang aula Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Kamis (07/09/2017), telah dilaksanakan acara pelantikan Panitera Pengganti dan Hakim dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Read More...

Pelantikan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pusat

Acara yang dimulai tempat pada pukul 11.15 WIB dihadiri oleh Ketua PA Jakarta Pusat, Wakil Ketua PA Jakarta Pusat, Panitera PA Jakarta Pusat, Sekretaris PA Jakarta Pusat Ketua PA Jakarta Utara, Panitera PA Jakarta Utara Sekretaris PA Jakarta Utara, pejabat yang akan dilantik, rombongan pengantar PA Jakarta Utara, pejabat struktural dan fungsional PA Jakarta Pusat serta peserta undangan lainnya.
Read More...


KEWENANGAN UMUM

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

  1. Perkawinan;
  2. Waris;
  3. Wasiat;
  4. Hibah;
  5. Wakaf;
  6. Zakat; 
  7. Infaq;
  8. Shadaqah; dan
  9. Ekonomi syari'ah.

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

  1. Izin beristri lebih dari seorang;
  2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun,  dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
  3. Dispensasi kawin;
  4. Pencegahan perkawinan;
  5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
  6. Pembatalan perkawinan;
  7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
  8. Perceraian karena talak;
  9. Gugatan perceraian;
  10. Penyelesaian harta bersama;
  11. Penguasaan anak-anak;
  12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;
  13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
  14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
  15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
  16. Pencabutan kekuasaan wali;
  17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan  dalam  hal  kekuasaan seorang wali dicabut;
  18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
  19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
  20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
  21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
  22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

  1. Bank syari’ah;
  2. Lembaga keuangan mikro syari’ah.
  3. Asuransi syari’ah;
  4. Reasuransi syari’ah;
  5. Reksa dana syari’ah;
  6. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
  7. Sekuritas syari’ah;
  8. Pembiayaan syari’ah;
  9. Pegadaian syari’ah;
  10. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
  11. Bisnis syari’ah.


KEWENANGAN KHUSUS

Pengadilan Agama Jakarta Pusat memiliki kewenangan khusus terkait dengan kompetensi relatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kewenangan khusus tersebut berkaitan dengan memungkinkannya Pengadilan Agama Jakarta Pusat dijadikan sebagai alternatif tempat berperkara bagi para pihak yang berkediaman di luar negeri.