PENANDATANGANAN MOU DAN PAKTA INTEGRITAS POSBAKUM DAN MEDIATOR NON HAKIM TAHUN 2025 PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Jakarta| Rabu 8 Januari 2025 – Bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah dilaksanakan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan YBH YAHYA MUSTOFA untuk kegiatan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan Mediator Non Hakim Tahun 2025. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Ketua YBH YAHYA MUSTOFA beserta Tim.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat peran Posbakum dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, serta memaksimalkan peran Mediator Non Hakim dalam proses mediasi perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. MoU ini juga menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga kualitas pelayanan dan mendukung penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Dalam kesempatan tersebut Ketua PAJP berpesan bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, jenis layanan di Posbakum Pengadilan:

Pasal 25 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengatur tentang layanan Posbakum Pengadilan, seperti pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan pembuatan dokumen hukum.

Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C UU 49 Tahun 2009, Pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009, dan Pasal 114 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009, yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum. Dengan penandatanganan tersebut, diharapkan tercipta kerja sama yang harmonis dan memberikan manfaat, efisiensi dan efektivitas dalam melayani masyarakat  serta layanan  kemudahan bagi masyarakat yang kurang mampu.