PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA TEKNIS

Pada hari Jum’at tanggal 22 September 2023 bertempat di Ruang Media Center, Pimpinan beserta para hakim dan tenaga teknis Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Pengadilan Agama secara daring dengan tema : “Permasalahan Wakaf”, kegiatan ini dimulai pada pukul 08.00 s/d 11.00 WIB dengan narasumber YM Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Drs. H. Abdul Manaf, M.H. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan tentang Wakaf bahwa Regulasi Wakaf yaitu :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf
3. Peraturan Pemerintah Nmor : 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2006
4. Kompilasi Hukum Islam
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia
6. Peraturan Menteri Agama
7. Dan lain-lain

Nazir adalah pengelola Wakaf dan wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama setempat. Nazir dibagi menjadi 3 (Tiga) yaitu :

1. Nazir Perseorangan
2. Nazir Organisasi
3. Nazir Badan Hukum.
   * Nazir Perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (Tiga) orang dan salah seorang diangkat menjadi Ketua dan berhentinya salah seorang Nazir perseorangan tidak mengakibatkan berhentinya Nazir perseorangan lainnya.
   * Nazir Organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan / atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan tertentu.
   *Nazir Badan Hukum harus memenuhi persyaratan :
4. Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan Islam, Sosial, Pendidikan dan / atau Kemasyarakatan
5. Pengurus Badan Hukum harus memenuhi persyaratan Nazir Perseorangan
6. Salah seorang pengurus Badan Hukum harus berdomisili di Kabupaten / Kota benda Wakaf berada
7. Memiliki :
   a. Salinan Akta Notaris tentang pendirian
   b. Anggaran dasar Badan Hukum yang telah disahkan oleh Instansi berwenang
   c. Daftar susunan pengurus
   d. Anggaran Rumah Tangga
   e. Program Kerja dalam pengembangan Wakaf
   f. Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta Wakaf atau yang merupakan kekayaan Badan Hukum
   g. Surat Pernyataan bersedia untuk di audit

Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Kegiatan Bimbingan Teknis ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan foto bersama via Zoom.