RAPAT KOORDINASI STRUKTURAL PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Jakarta, Selasa (03/12/2024) |  Sehubungan dengan dilaksanakan Rapat Koordinasi Kesekretariatan terkait Pelaksanaan Tugas PPNPN PAJP, bertempat di ruang Rapat PAJP pukul 08.15 WIB, Seluruh Pejabat Struktural PAJP melaksanakan rapat sekaligus pengarahan kinerja PAJP kedepannya. Adapun Pejabat Struktural dimaksud yaitu Sekretaris, Kasubag Umum, Kasubag PTIP, Kasubag Kepegawaian, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan.

Evaluasi Kinerja PPNPN berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 81 l/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Dalam rapat evaluasi tersebut Ketua  mengingatkan tugas PPNPN yang sudah dibuat dalam job description, memahami dan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Para tenaga PPNPN dan tenaga honorer PAJP diharapkan dapat bekerja dengan baik dan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing, serta selalu menjaga dan meningkatkan kebersihan kantor, keindahan dan ketertiban berbagai titik vital. Selain itu, diupayakan semaksimal mungkin bisa menciptakan suasana yang indah dan nyaman bagi warga PAJP  maupun bagi masyarakat pencari keadilan di PA Jakarta Pusat.

Dalam arahannya, Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H. menyampaikan kepada seluruh Pejabat Struktural untuk meningkatkan kinerja guna mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya terutama pada sisa Triwulan IV Tahun 2024 ini harus lebih baik persentase penilaiannya dari Triwulan-triwulan sebelum. Lebih lanjut, terkait proses perkara agar penggunaan E-Court dapat lebih dimaksimalkan pada sisa Masa Kerja Tahun 2024, setidaknya PAJP dapat mencapai target sebesar 50% penggunaan E-Court di Tahun 2024 ini.

Selain itu, Ketua PAJP mengingat agar Pejabat Struktural khususnya Kepaniteraan dalam proses berperkara agar tertib administrasi seperti dengan tepat waktu meng-input dan meng-upload data atau dokumen perkara pada SIPP. Dengan demikian, penilaian PA Jakarta Pusat dapat lebih meningkatkan dari sebelumnya.