KOORDINASI HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT BAHAS SIPP HINGGA AGENDA SIDANG LUAR NEGERI

Jakarta Pusat — Pengadilan Agama Jakarta Pusat menggelar rapat koordinasi hakim pada hari Selasa, 28 April 2026, bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, serta para Hakim.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam arahannya, Ketua menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi perhatian bersama, khususnya terkait kinerja dan administrasi peradilan.

Salah satu pembahasan utama adalah terkait penurunan nilai SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Hal ini disebabkan adanya pengulangan proses unggah (upload) serta ketidaksesuaian antara amar putusan dengan Berita Acara Sidang. Ketua menekankan pentingnya ketelitian dan konsistensi dalam penginputan data perkara guna menjaga kualitas dan akurasi informasi.

Selanjutnya, rapat juga membahas rencana pelaksanaan sidang luar negeri yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Juni hingga November 2026. Adapun lokasi sidang luar negeri yang direncanakan meliputi Tawau pada bulan Juni, Korea Selatan pada bulan Juli, Johor pada bulan Agustus, Riyadh pada bulan September, Jeddah pada bulan Oktober, serta Kinabalu pada bulan November. Sementara itu, untuk wilayah Hongkong tidak terdapat agenda sidang luar negeri.

Selain itu, dibahas pula mengenai anggaran DIPA 04 yang direncanakan akan dilakukan revisi apabila memungkinkan, guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan peradilan.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan adanya temuan dari Badan Pengawasan (Bawas) terkait akses rumah dinas hakim. Menindaklanjuti hal tersebut, Ketua menegaskan agar segera dilakukan penutupan akses pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat koordinasi berlangsung dengan lancar dan ditutup langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan harapan seluruh hasil pembahasan dapat segera ditindaklanjuti secara optimal demi peningkatan kinerja dan pelayanan peradilan.