Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
2.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
3.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
4.	Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5.	Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6.	Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
7.	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama
8.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
9.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

PEDOMAN LAINNYA

1.	Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
2.	Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
3.	Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
4.	Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
5.	Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6.	Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.

NO	NAMA SOP	FILE
1	SOP Pelayanan Informasi Berbasis TI
2	SOP Layanan Pos Bantuan Hukum
3	SOP Layanan Sidang Di Luar Gedung
4	SOP Penerimaan perkara
5	SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara
6	SOP Layanan Sidang Terpadu
7	SOP Penetapan Penunjukan majelis Hakim
8	SOP Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti
9	SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
10	SOP Penetapan Hari Sidang
11	SOP Pemanggilan Para Pihak
12	SOP Panggilan Tergugat/Termohon yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya untuk Perkara Perkawinan
13	SOP Panggilan Tergugat/Termohon yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya untuk Perkara Selain Perkara Perkawinan
14	SOP Panggilan Tergugat/Termohon yang Berada di Luar Negeri
15	SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain
16	SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan dari Pengadilan Agama Lain
17	SOP Kegiatan Persidangan
18	SOP Layanan Mediasi
19	SOP Layanan Pemanggilan Saksi
20	SOP Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain
21	SOP Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain
22	SOP Layanan Pemeriksaan Setempat
23	SOP Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari pengadilan Agama Lain
24	SOP Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain
25	SOP Layanan Tambahan Biaya Panjar
26	SOP Layanan Sita Jaminan
27	SOP Layanan Sita Buntut
28	SOP Layanan Sita Harta Bersama
29	SOP Layanan Pemberitahuan Isi Putusan
30	SOP Pengelolaan Uang Sisa Panjar
31	SOP Penyampaian Salinan Putusan
32	SOP Layanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah
33	SOP Layanan Ikrar Talak
34	SOP Layanan Penerbitan dan penyerahan Akta Cerai
35	SOP Layanan Pengiriman Petikan Salinan Putusan ke KUA dan DUKCAPIL
36	SOP Layanan Permintaan Produk Pengadilan
37	SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Oleh Hakim Tunggal
38	SOP Layanan Penerimaan perkara dalam Ekonomi Syariah dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat
39	SOP Layanan Upaya Hukum Keberatan dalam Perkara Ekonomi Syariah dengan Acara sederhana yang melewati Batas waktu
40	SOP Layanan Upaya Hukum Keberatan dalam Perkara Ekonomi Syariah dengan Acara Sederhana yang Memenuhi Batas Waktu
41	SOP Layanan Banding
42	SOP Layanan Kasasi
43	SOP Layanan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan Alasan Melebihi Batas Waktu
44	SOP Layanan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi
45	SOP Layanan Peninjauan Kembali
46	SOP Layanan Prodeo Tingkat Pertama
47	SOP Layanan Prodeo pada Tingkat Banding
48	SOP Layanan Prodeo pada Tingkat Kasasi
49	SOP Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama
50	SOP Layanan pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding
51	SOP Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat kasasi
52	SOP Layanan Permohonan Eksekusi Riil
53	SOP Layanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
54	SOP Layanan permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang
55	SOP Layanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain
56	SOP Layanan Mohon bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain
57	SOP Layanan Permohonan Konsinyasi
58	SOP Layanan permohonan Isbat Rukyah Hilal
59	SOP Pengarsipan
60	SOP Pelaporan Perkara
61	SOP Pengaduan
62	SOP Layanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan POLRI
63	SOP Layanan Permohonan Pendaftaran surat Kuasa Khusus
64	SOP Layanan Permohonan Isbat Nikah Volunter
65	SOP Pengelolaan ATK Perkara
66	SOP Pengelolaan Keuangan perkara
67	SOP PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

Hubungi Kami

Tautan Web

Link Terkait

Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

Lihat Artikel Terkait Lainnya:

Footer

Hubungi Kami

Tautan Web

Link Terkait