Tata Cara Keberatan

A. Syarat dan Prosedur Keberatan

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam  hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

    a. Adanya penolakan atas permohonan informasi, berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik;

    b. Tidak disediakannya informasi  yang wajib diumumkan  secara berkala.

     c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi.

     d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

     e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi.

     f. Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau

     g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam keputusan ini.

2.  Pengajuan keberatan  ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon

      atau  kuasanya. .

3.   Dalam hal keberatan diajukan oleh kuasa,pengajuan keberatan harus disertai surat

kuasa khusus dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan peraturan

perundang-  undangan.

4.    Pengajuan keberatan dilakukan dalam tenggang paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak   ditemukannya sebagaimana dimaksud pada angka 1.

5.   Pengajuan keberatan diajukan secara elektronik melalui e-LID

atau secara   nonelektronik.

6.    Pemohon mengisi formulir keberatan yang disediakan Pengadilan dan Petugas

Layanan Informasi memberikan salinannya kepada Pemohon, sebagaimana

tercantum   dalam Lampiran VIII.

7.  Keberatan secara nonelektronik dilakukan dengan cara:

a. Pemohon datang langsung ke layanan Meja Informasi; atau

b. Pemohon mengisi formulir keberatan dan mengirimkannya melalui surat tercatat

kepada  Atasan PPID.

B. Registrasi

1. Pemohon mengajukan keberatan ke Petugas Layanan Informasi dengan

mengisi formulir keberatan.

 2.  Formulir paling kurang memuat :

         a.  nomor pendaftaran pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik;

c . tujuan penggunaan Informasi Publik;

d.  identitas lengkap Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan atau kuasanya;

e. alasan pengajuan keberatan;

f. waktu pemberian tanggapan atas oleh Petugas Pelayanan Informasi;

g. nama dan tanda tangan Pemohon lnformasi mengajukan keberatan atau kuasanya; dan

h. nama dan tanda tangan Petugas Layanan yang menerima pengajuan keberatan.

3. Petugas Layanan Informasi harus memberikan tanda penerimaan keberatan

kepada  Pemohon Informasi at2.u kuasanya.

4. Dalam hal Pemohon Informasi Publik datang langsung dan merupakan

Penyandang Disabilitas maka dapat dibantu oleh Petugas Layanan lnformasi

dalam   pengisian  formulir keberatan.

5. Petugas Layanan Informasi wajib memberikan nomor pendaftaran keberatan

setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir keberatan.

6. Petugas Layanan Informasi harus memberikan salinan formulir keberatan sebagai

tanda terima pengajuan keberatan.

7. Petugas Layanan Informasi wajib meny1mpan salinan formulir keberatan yang

telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengajuan keberatan.

8. PPID dibantu Petugas Layanan Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan

dalam register keberatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan

meneruskannya kepada Atasan PPID dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari

sejak  permohonan diajukan.

9. Register keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling kurang memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberat

b. tanggal diterimanya keberatan;

c. identitas lengkap Pemohon lnformasi mengajukan keberatan dan/ atau kuasanya;

d. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik

e. Informasi Publik yang diminta;

f. tujuan penggunaan Informasi;

g. alasan pengajuan keberatan;

h. alasan penolakan/pemberian; dan

i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.

C. Tanggapan Atas Keberatan

1.  Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada

     Pemohon  Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30

    (tiga puluh) hari sejak permohonan keberatan diregister.

2. Atasan PPID meminta pertimbangan Dewan Pertimbangan dalam menyusun

tanggapan tertulis atas permohonan keberatan.

3. Tanggapan tertulis dari Atasan PPID paling kurang memuat:

a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan; dan

c. uraian mengenai bantahan atas alasan pengaJuan keberatan.

4. Format tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka sebagaimana tercantum

dalam Lampiran X.

5.  Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi berdasarkan alasan

pengecualian Informasi Publik, wajib menyertakan surat keputusan

pengecualian Informasi.

6. PPID melalui Petugas Layanan Informasi menyampaikan atau mengirimkan

keputusan Atasan PPID secara elektronik atau nonelektronik kepada Pemohon

atau  kuasanya paling larr:bat dalam waktu 1 (satu) Hari sejak menerima tanggapan

dari Atasan PPID dan ditembuskan ke Dewan Pertimbangan, adapun untuk

Pelaksana pada pengadilan tingkat pertama dar: pengadilan tingkat banding

ditembuskan ke Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Administrasi Mahkamah Agung.

7. Pemohon yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID berhak mengajukan

permohonan penyelesa ian sengketa Informasi kepada Komisi lnformasi paling

lambat 14 (empat belas ) Hari sejak diterimanya keputusan Atasan PPID.

Dasar Hukum:

Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Penanggungjawab PPID: Ahmad Irfan, S.H. (Panmud Hukum), CP: 081210887414