Media Informasi dan Publikasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Logo Artikel

PELAYANAN PRIMA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Uncategorized

PELAYANAN PRIMA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Diposting pada

Pengadilan Agama Jakarta Pusat senantiasa berkomitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat pencari keadilan yang dikenal dengan “justice for all”. Pengadilan Agama Jakarta Pusat berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan tanpa terkecuali, termasuk juga para pihak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Inovasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk para pihak berkebutuhan khusus tersebut meliputi jalur disabilitas, toilet disabilitas, parkir disabilitas, alat bantu, kursi roda serta yang terbaru adalah fasilitas mobil jemputan untuk penyandang disabilitas. Ke depan juga akan terus ditambah fasilitas-fasilitas penunjang untuk melayani penyandang disabilitas, seperti pembuatan kartu prioritas, loket prioritas, fasilitas persidangan untuk disabilitas, serta buku petunjuk layanan disabilitas.

Selain menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga berusaha maksimal dalam memberikan pelayanan prima bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dilayani sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana mereka diberi kesamaan hak, persamaan perlakuan dan fasilitas dan perlakuan khusus. Pengadilan Agama Jakarta Pusat membentuk tim Sigap dan Duta Pelayanan Khusus, memberikan akses dan fasilitas yang mudah untuk menuju ruang persidangan, bahkan menyediakan mobil jemputan untuk para penyandang disabilitas.

Bagi penyandang disabilitas yang memerlukan pelayan mobil jemputan untuk beracara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat menghubungi kami dengan Contact Person Kasubag Umum dan Keuangan (Ibu Siti Fajriah, S.E). di nomor (021) 42802210 atau HP: 08891511175

Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan masyarakat pencari keadilan berkebutuhan khusus dapat terbantu sehingga pelayanan prima secara menyeluruh kepada semua masyarakat pencari keadilan yang dikenal dengan “justice for all” dapat tercapai.

APEL PERDANA BERSAMA KETUA DAN WAKIL KETUA BARU PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Diposting pada

Mengawali Hari Senin, Tanggal 9 Agustus 2021. Segenap pimpinan dan seluruh aparat Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalukan kegiatan apel pagi. Dalam apel kali ini, bertindak sebagai pembina apel adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Drs. H. Gunawan, M.H. Dalam amanahnya beliau menyampaikan terkait konsep goal 12 minggu (Milestone/Langkah – langkah Pertahankan WBBM) yang menjadi program kerja unggulan PA Jakarta Pusat.

Selain itu, beliau berpesan untuk menjaga kedisiplinan dan menyampaikan apresiasi atas keindahan kantor. Dalam hal ini dengan adanya taman baru dan wastafel cuci tangan sebagai langkah pencegahan Virus Covid-19

Hak Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Diposting pada

HAK – HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Berikut disampaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian:

Cerai Talak :

Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan :

  1. Mut’ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul;
  2. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
  3. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul;
  4. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
  5. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
  6. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
  7. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Cerai Gugat :
Perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan :

  1. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
  2. Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
  3. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun

Hak Anak Akibat Perceraian Kedua Orang Tua:

  1. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang.
  2. Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya.
  3. Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya.

Lampiran :
Surat Dirjend Badilag No. 1669/DJA/HK.005/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian

PENGUMUMAN PENUNDAAN SIDANG DI MASA PERPANJANGAN DARURAT PPKM

Diposting pada

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Pada Wilayah Jawa dan Bali serta perpanjangan masa PPKM, maka guna upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan penumpukan massa di kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan ini diumumkan kepada seluruh Masyarakat Pencari Keadilan bahwa PELAYANAN dan PERSIDANGAN untuk sementara DIBERHENTIKAN mulai
tanggal 21 Juli s.d 23 Juli 2021, kecuali pelayanan dengan ketentuan sebagai terlampir dalam surat.

Atas ketidaknyamanan ini kami sampaikan permohonan maaf.

PEREMAJAAN DATA NOMOR TELEPON GENGGAM / HP DAN ALAMAT EMAIL PEGAWAI

Diposting pada

PEREMAJAAN DATA NOMOR TELEPON GENGGAM / HP DAN ALAMAT EMAIL PEGAWAI

Jakarta – Humas MA: Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 746/SEK/KP.01.2/3/2021, tanggal 17 maret 2021 perihal Peremajaan Data Nomor Telepon Genggam / HP dan Alamat Email Pegawai.

Yang ditujukan Kepada Yth;  1. Panitera Mahkamah Agung RI; 2. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI ; 3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia ; 4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia.

Untuk Informasi selengkapnya, silahkan klik lampiran surat pada tautan dibawah ini : 

Dokumen

Peremajaan Data Nomor Telepon GenggamHP dan Alamat Email Pegawai (2).pdf

LHKASN 2020

Diposting pada

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

Tahun 2020

NoNamaJabatanFile
1Siti Fajriah, S.E Kasubbag Umum dan Keuangan
2Dina Marisa, S.Kom Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
3Budi Sukirno Jurusita
4Nanang Nurwahyudi, S.H.Jurusita
5Komaruddin, S.KomJurusita
6Toto SudartoJurusita
7Jusriah Rieuwpasa, S.HI Jurusita Pengganti
8Fita Alfiany AR Paputungan, S.Kom Jurusita Pengganti
9Achmad Fadli, A.Md Jurusita Pengganti
10Nyayu Asha Della Sati, A.Md Jurusita Pengganti
11Drs. SaharunJurusita Pengganti
12Mahdaniyah Kiranadien, S.SosAnalis Kepegawaian Ahli Pertama
13Putri Dea Larasati, S.AkAnalis Sumber Daya Manusia Aparatur
14 Zulfa Aini, A.MdPengadministrasi Persuratan
15Muhammad Ardanawan Taufik, S.KomCPNS Pranata Komputer Ahli Pertama
16Mutiara Dewi, A.MdCPNS Pengelola Barang Milik Negara
17Yudha Berlian Pitoyo, A.Md.CPNS Pemelihara Sarana Dan Prasarana

LHKPN 2020

Diposting pada

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) TAHUN 2020

 NONAMAJABATAN 
 File
1Dr. H. Muslikin, M.H.Ketuaindex
2Drs. H. Gunawan, M.H. Wakil Ketuaindex
3Dra. Hj. Hafsah, S.H.Hakimindex
4Drs. H. Hudri, S.H., M.H.Hakimindex
5Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.SyHakimindex
6Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.Hakimindex
7Drs. Wawan IskandarHakimindex
8Drs. Jajat Sudrajat S.H., M.H.Hakimindex
 9Dra. Nurhayati, M.H.Hakimindex
10Dra. Nurmiwati, M.H. Hakimindex
11Dra. Hj. Ernawati, MHIHakimindex
12Dr. H. Jarkasih, M.H.Hakimindex
13H.M. Arief., S.H., M.HHakimindex
14Hj. Musidah, S.Ag., M.H.IHakimindex
15Abdullah, SH., MHPaniteraindex
16Rizal Mutaqin, S.E., M.MSekretarisindex
17Neneng Kurniati, S.AgPanitera Muda Hukumindex
18Fitri Astini, SHPanitera Muda Permohonanindex
19Ahmad Irfan, SHPanitera Muda Gugatanindex
20Dra. Risnawaty Tahir, M.H.E.SPanitera Penggantiindex
21Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. Panitera Pengganti index
22Hj Qurratul ‘Aini Wara H, S.Ag., M.Hum Panitera Pengganti index
23Nurwilis, S.H.Panitera Penggantiindex
24Lusiah Saragih, S.A., M.H.Panitera Penggantiindex
25Yulisma, S.H. Panitera Pengganti index
26Eva Zulhaefah, S.H.Panitera Penggantiindex
27Faizatur Rahmah, S.H., M.H.Panitera Penggantiindex
28Murtakiyah, S.H. Panitera Pengganti index
29Rona Handayani, S.H Panitera Pengganti index
30Dika Andrian, S.Kom., S.H. Panitera Penggantiindex
31Debi Anggita M.S., S.E., M.B.A.PPKindex
32Sigit Purwanto, S.E.PPK (satker sebelum)index

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI DAN KAJIAN SISTEM INFORMASI PERADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Diposting pada

Assalamu alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 376/DjA/HM.00/SK/I/2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang “Pembentukan Satuan Tugas Implementasi dan Kajian Sistem Informasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama”.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Untuk mendownload Surat Keputusan Dirjen Badilag, KLIK DI SINI

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Diposting pada

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jakarta – Humas: Berdasarka surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 161/SEK/KU.01/1/2021, tanggal 27 Januari 2021  perihal Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil

Yang ditujukan Kepada Yth;  1. Panitera Mahkamah Agung RI, 2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, 3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, 4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding, 5.  Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama  pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Untuk lebih Jelasnya berikut surat dan lampirannya:

 Dokumen

 Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil.pdf