Jakarta-Humas, Sehubungan dengan hasil Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun anggaran 2024 oleh Badan Pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Mahkamah Agung Sesuai dengan Surat Tugas kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Sesuai dengan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 795/BP/ST/IX/2022 Tanggal 13 September 2022 Yang Merekomendasikan Kepada UAPB untuk Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaasn (PSP). MAka dengan ini kami sampaikan Suratnya sebagai berikut :