PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT MENGIKUTI BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA TEKNIS BERSAMA KETUA MUDA AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING

Jakarta – Kamis, 9 April 2026 –Tenaga teknis Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan yang dilaksanakan menghadirkan narasumber, yakni Ketua Muda Agama Mahkamah Agung R.I., Y.M Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum..

Dalam pemaparannya, Beliau menyampaikan materi krusial mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2025. Peraturan ini menjadi instrumen hukum penting yang mengatur tata cara mengadili gugatan perdata yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai langkah konkret dalam memberikan perlindungan kepada konsumen di sektor jasa keuangan.

Hukum acara yang diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2025 memiliki beberapa poin krusial yang harus dipahami oleh tenaga teknis peradilan:

Legal Standing: OJK bertindak sebagai penggugat tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari konsumen.

Prosedur Cepat: Perkara harus diputus paling lambat 60 hari kalender sejak sidang pertama.

Penyederhanaan Sidang: Kewajiban mediasi diganti dengan upaya perdamaian pada sidang pertama, serta tidak diperkenankan adanya replik, duplik, rekonvensi, maupun intervensi.

Upaya Hukum: Terhadap putusan pengadilan, hanya tersedia upaya hukum kasasi dengan jangka waktu penyelesaian maksimal 30 hari di Mahkamah Agung.

Melalui Bimtek ini, diharapkan tenaga teknis di lingkungan Peradilan Agama, khususnya dapat memahami dan mengimplementasikan regulasi baru ini dengan tepat demi terwujudnya pelayanan hukum yang cepat, efektif, dan berkeadilan bagi masyarakat pengguna jasa keuangan.

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif antara narasumber dan para peserta dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia.

#PAJakartaPust #BimtekPeradilan #MahkamahAgung #OJK #PerlindunganKonsumen #Perma4Tahun2025 #HukumAcara #PeradilanAgama #BeritaTerkini