PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI PENJELASAN TEKNIS PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2026 DAN PELUNCURAN APLIKASI BATARA SECARA DARING

Jakarta – (17/10/2025): Sehubungan dengan Surat Undangan dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/BUA/UND/Tl.1.2/X/2025 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Penjelasan Teknis Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2026 dan Peluncuran Aplikasi BATARA, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menghadiri kegiatan tersebut di Ruang Rapat PAJP secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ibu windarti, S.E., M.H., M.B.A.,(Sekretaris PAJP) ,Ibu Dina Marisa, S.Kom., (Kepala Sub Bagian PTIP PAJP), PPK, bendahara dan Staf PTIP. Kegiatan dilaksanakan sehubungan dengan selesainya penyusunan rencana kerja anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2026 dan inovasi aplikasi BATARA (Budgeting and Planning Application for Transparency, Accuracy, and Resource Alignment). Dalam implementasinya, platform integrasi digital ini akan menghubungkan berbagai basis data utama, termasuk data perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan aset, serta membuka jalan bagi interoperabilitas dengan sistem nasional seperti KRISNA, SAKTI, SatuDJA, dan sistem perbendaharaan negara lainnya. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak hanya memperkuat tata kelola internal, tetapi juga memperluas sinergi lintas Kementerian/Lembaga sebagai bagian dari ekosistem nasional Satu Data Indonesia.

Kegiatan ini merupakan implementasi Core Value ASN BerAKHLAK yaitu Kompeten, Adaptif dan Kolaboratif. Implementasi integrasi digital ini diharapkan memberi dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik—terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pengadilan, efisiensi penggunaan anggaran, dan penyediaan data yang akurat untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based decision making). Transformasi digital bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan berkeadilan, bukan sekadar efisiensi administrasi. Dengan perencanaan dan penganggaran yang akurat, Mahkamah Agung dapat memprioritaskan peningkatan fasilitas di pengadilan yang paling membutuhkannya, memastikan alokasi sumber daya yang lebih efektif.