PENGUATAN IMPLEMENTASI SMAP, PA JAKARTA PUSAT IKUTI PENDAMPINGAN TAHAP III (DO)

Jakarta – Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengikuti kegiatan Pendampingan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahap III (Pelaksanaan/Do) yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom pada hari Kamis, 23 April 2026, sebagai bagian dari upaya penguatan

 implementasi SMAP di lingkungan satuan kerja.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Drs. Ahmad Nur, M.H., yang memberikan pemaparan terkait tahapan pelaksanaan (Do) dalam penerapan SMAP. Dalam materinya, beliau menekankan pentingnya konsistensi implementasi, pengendalian risiko, serta pemenuhan eviden sebagai kunci keberhasilan dalam meraih sertifikasi.

Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi testimoni dari satuan kerja yang telah berhasil meraih sertifikat SMAP kategori paripurna, yaitu Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan Pengadilan Agama Banjarmasin. Dalam sesi tersebut, kedua satker berbagi pengalaman mengenai strategi dan langkah nyata yang dilakukan dalam memenuhi standar SMAP hingga mencapai predikat paripurna.

Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain pentingnya melakukan mitigasi risiko secara berkelanjutan, pelaksanaan sosialisasi baik secara internal kepada seluruh aparatur maupun eksternal kepada para pihak terkait, serta penguatan inovasi sebagai nilai tambah dalam implementasi SMAP.

Selain itu, disampaikan pula bahwa keberhasilan penerapan SMAP sangat bergantung pada komitmen pimpinan puncak. Pimpinan puncak harus menjadi penggerak utama dan memiliki semangat dalam penerapan SMAP. Apabila pimpinan puncak tidak memiliki komitmen dan semangat yang kuat, maka implementasi SMAP tidak akan berjalan optimal, meskipun didukung oleh tim yang solid.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh tim SMAP Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait langkah-langkah strategis dalam tahap pelaksanaan, sehingga mampu mengimplementasikan SMAP secara optimal dan berkelanjutan.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola peradilan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyuapan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang efektif.