PRESENTASI ZONA INTEGRITAS PA JAKARTA PUSAT PADA EVALUATOR KEMENTERIAN PANRB

PRESENTASI ZONA INTEGRITAS PA JAKARTA PUSAT PADA EVALUATOR KEMENTERIAN PANRB

 

 

 

Rabu, tanggal 11 September 2019, di Hotel Grand Kemang, Dr. Drs. H. Sirajuddin Sailellah, SH, MH., Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat mempresentasikan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai rangkaian tahapan penilaian untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi di depan evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI (KemenpanRI). Dalam penyajian tersebut Beliau di dampingi oleh Panitera, Sekretaris dan Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan.

Untuk meraih predikat Zona Integritas menuju bebas korupsi memerlukan rangkaian panjang tahapan pencapaiannya. Upaya Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai modal awal menuju predikat tersebut telah dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Pengadilan Agama Jakarta Pusat memiliki modal kepercayaan diri dengan komitmen bersama oleh pimpinan dan seluruh aparatur memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan bebas korupsi dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Tahapan pencapaian yang telah dilalui oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi:

1.        Melakukan penilaian dan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan ZI menuju WBK.

2.        Penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, pada tanggal 23 Mei 2019.

3.        Penilaian melalui survey Pelaksanaan RB oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusat, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, pada tanggl 31 Juli 2019.

4.        Desk evaluasi (Presentasi) pembangunan ZI menuju WBK oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPANRI)

 

Tahapan ini tentunya menjadi daya ungkit dan semangat seluruh Aparatur di Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk berkinerja baik secara berkesinambungan untuk mendapatkan predikat WBK tersebut. Masih banyak yang harus dikerjakan, dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Kita pasti bisa. (RM)

 

Mahkamah Agung Jaya
Badilag Unggul
Pengadilan Agama Jakarta Pusat PRIMA