TINGKATKAN KOMPETENSI DAN PENGAWASAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT SELENGGARAKAN DDTK E-BINWAS BAGI PARA HAKIM, PANITERA SERTA PANITERA MUDA

Jakarta| Selasa, 24 September 2024, Pengadilan Agama Jakarta Pusat  menggelar Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) mengenai penggunaan aplikasi E-BINWAS.  Acara ini berlangsung di Ruang Rapat PA Jakarta Pusat, dihadiri oleh Wakil Ketua, serta seluruh Hakim, Panitera dan Panitera Muda. Pelatihan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PA Jakarta Pusat serta narasumber oleh Panmud Hukum dan Pranata Komputer. Kegiatan ini  bertujuan memperkuat pembinaan dan pengawasan yang menjadi fokus utama dalam meningkatkan kinerja peradilan. Aplikasi E-BINWAS adalah inovasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembinaan dan pengawasan di lingkungan peradilan agama. Dengan fitur yang ramah pengguna, aplikasi ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat berharap dengan adanya pelatihan ini, seluruh hakim dapat lebih memahami dan mengaplikasikan E-BINWAS untuk mendukung tugas sehari-hari. Pelatihan ini juga menekankan pentingnya E-BINWAS dalam mendukung pengawasan yang efektif, baik di tingkat pertama maupun banding. Aplikasi ini memungkinkan pimpinan pengadilan dan hakim pengawas untuk melakukan monitoring secara digital, sehingga proses pembinaan dan pengawasan dapat berlangsung lebih mudah, tanpa ada disparitas di antara pengawas dan yang diawasi. Selain itu, aplikasi E-BINWAS juga memberikan dampak signifikan dalam penghematan waktu dan biaya. Dalam penggunaannya, hakim dapat melakukan evaluasi putusan serta penilaian berkala yang terintegrasi langsung dalam sistem aplikasi. Dengan adanya fitur-fitur ini, profesionalisme hakim diharapkan terus meningkat, sekaligus menjaga integritas lembaga peradilan. Melalui implementasi aplikasi E-BINWAS, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berharap dapat menciptakan budaya kerja yang lebih terarah, terukur, dan terstruktur. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, mendukung kinerja yang lebih optimal di lingkungan peradilan agama.