WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT SEBAGAI NARASUMBER DALAM KEGIATAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM BIDANG HUKUM TENTANG PEMBAGIAN WARISAN

Jakarta| Rabu, 6 Agustus 2025 bertempat di Gedung Pierre Tendean Lantai VIII, Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat pukul 09.00 s.d selesai. Bapak Wakil Ketua PAJP (Dr. Hamzah, S.Ag., M.H.) sebagai Narasumber Kegiatan Workshop Peningkatan SDM dalam Bidang Hukum tentang Pembagian Warisan. Tujuan Workshop untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan SDM terkait dengan hukum waris, khususnya dalam konteks pembagian harta warisan. Khususnya agar Personel di Lingkungan Kementerian Pertahanan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pembagian warisan. Kegiatan dihadiri oleh Personel Kementerian Pertahanan terdiri dari TNI dan PNS. Pokok permasalahan yang tidak terlepas dari permasalahan hukum sehingga banyaknya permasalahan hukum dalam hal sengketa waris baik itu warisan berupa tanah atau harta lainnya. Permasalahan dalam sengketa warisan biasanya berkisar pada ketidakjelasan mengenai pembagian yang dianggap tidak adil, atau ada pihak yang menguasai harta warisan secara tidak sah. Selain itu konflik keluarga yang sudah ada sebelumnya dan kurangnya pemahaman mengenai hukum waris juga dapat menjadi pemicu sengketa warisan. Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi personel Kemhan ,banyaknya pengaduan dan permohonan bantuan hukum oleh personel Kemhan di Biro Hukum Setjen Kemhan dalam hal warisan, berupa tanah yang diperoleh dari warisan, maupun harta lainnya yang diperoleh dari warisan, hal ini disebabkan personel Kemhan kurang memahami dan kurang mengerti serta kurang hati-hatian pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan terhadap hak-hak atas tanah. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa waris, terutama bagi umat Islam. Kewenangannya meliputi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris, termasuk menetapkan ahli waris, harta warisan, dan pembagiannya sesuai hukum Islam. Proses penyelesaian di pengadilan melibatkan serangkaian tahapan persidangan, mulai dari pemeriksaan awal, mediasi, pembuktian, hingga putusan. Pihak-pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum waris, termasuk hak untuk mendapatkan bagian yang adil dan kewajiban untuk mematuhi putusan pengadilan.