RAPAT MONITORING DAN EVALUASI POSBAKUM PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Jakarta | 20 November 2024, bertempat di ruang Rapat PAJP, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat  Bapak Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H. memimpin rapat koordinasi dengan Petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Rapat ini turut dihadiri oleh Panitera , Sekretaris serta Petugas Posbakum dalam rangka membahas upaya memaksimalkan pendaftaran perkara secara elektronik bagi pengguna lain (non-advokat).

Dalam arahannya, Ketua PAJP menekankan pentingnya optimalisasi sistem pendaftaran elektronik (e-Court) untuk memberikan kemudahan akses layanan peradilan bagi masyarakat luas, termasuk pihak-pihak yang tidak diwakili oleh advokat. Beliau juga menggarisbawahi bahwa sistem ini harus dapat diakses secara mudah, cepat, dan transparan.

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem elektronik ini, terutama terkait pemahaman masyarakat mengenai prosedur online. Untuk mengatasi hal ini, rapat menyepakati perlunya sosialisasi yang lebih intensif serta peningkatan layanan bimbingan dari Posbakum kepada masyarakat, kendala persyaratan perkara isbat nikah contensius & perkara cerai yang bisa diajukan ke pengadilan itu harus pisah 6 bulan kecuali kalo ada KDRT bisa langsung diajukan.

Panitera juga menyampaikan Monev Posbakum yang pada intinya pelayanan Posbakum telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Meskipun tetap ada beberapa masukan/koreksi agar lebih baik lagi. Panitera juga menyampaikan bahwa kita semua harus selalu bersinergi untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan prima untuk masyarakat.

Selanjutnya, Sekretaris PAJP  menyampaikan capaian secara administrasi dan keuangan untuk Posbakum telah sesuai dengan perjanjian kerja dan tidak ada kendala. Seluruh hak dan kewajiban telah dilakukan dengan baik

Rapat ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara semua pihak dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih baik dan menjamin akses yang merata terhadap keadilan, terutama bagi pengguna layanan non-advokat.